Gubernur Sumbar Minta Kadin Pusat Dengarkan Suara Daerah

PADANG - Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah meminta Kadin pusat agar taat aturan yang dibuatnya sendiri.

“Kita tentu tidak ingin Kadin Sumbar ribut, apalagi pecah, ” kata Mahyeldi , Jumat (22/7).

Baca juga: Catat Sejarah, Hendri Septa Wali Kota Indonesia Pertama Jadi Khatib Jumat di Jerman

Menurut Gubernur, semestinya pemerintah dan semua pihak taat pada etika yang dibuatnya sendiri, tanpa itu, maka akan muncul masalah.”Aturan sudah dibuat oleh Kadin pusat, maka yang membuat mesti mematuhinya jangan dilanggar apa yang dibuat sendiri. Jangan ada lagi pengurus pusat yang membuat gaduh organisasinya di daerah. ”

Menurut Mahyeldi ia sudah berkomunikasi dengan Ketua Kadin M. Arsyad Rasjid tentang masalah yang muncul di Kadin Sumbar. Komunikasi juga dibangun dengan Ketua Dewan Pertimbangan Anindya N. Bakrie. Dalam komunikasi itu gubernur meminta agar aspirasi daerah didengar.

Baca juga: Bupati Pasbar Adukan Kerusakan 200 lebih Irigasi Pasca Gempa

“Kita tidak mau gara-gara pusat tidak mematuhi ketentuan yang dibuat sendiri, terjadi keributan dalam organisasi, semestinya fakta dan suara pengusaha yang protes didengar dengan baik dan seksama, ” katanya.

Sejauh itu Kadin pusat belum memberi kata akhir. Pengurus pusat menurut informasi terakhir sedang membahas dokumen dan informasi dari dua kubu Kadin Sumbar yang bersiteru.

Baca juga: Kota Pariaman Jadi Tuan Rumah Rakerda BPD HIPMI Sumbar Tahun 2022

Pada Sabtu besok Kadin Sumbar akan melaksanakan musyawarah provinsi (Musprov). Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Sumbar, Budi Syukur, acara yang akan digelar itu melanggar AD/ART Kadin. Melanggar antara lain karena masa jabatan pengurus sudah lama habis, jadi tak sesiapapun di kepengurusan yang boleh melaksanakan Musprov.

Yang melanggar, katanya, tak lain, Ketua Kadin Sumbar, Ramal Saleh. Karena itu tiga Ketua Dewan Kadin Sumbar takkan hadir dalam acara Sabtu itu. Ketiganya, ketua dewan kehormatan, pertimbangan dan ketua dewan penasihat.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Solsel Inginkan Informasi Pengawasan Sampai ke Masyarakat

Tapi, menurut pengurus Kadin, tak ada pelanggaran apapun. Ketua Kadin kota dan kabupaten se Sumbar menyatakan akan hadir. Ini, karena dinilai Musprov tak melanggar apapun. Tapi, menurut pengusaha Aim Zen, pernyataan itu salah.

“Jauh-jauh hari Kadin kabupaten dan kota serta anggota luar biasa, justru sudah membuat mosi tak percaya pada ketua, Ramal Saleh. Jadi tidak benar itu, ” katanya. (**)

Baca juga: Meski Harga Cabai Tinggi, Pemerintah Jamin Ketersediaan Jelang Idul Adha