Gubernur se-Sumatra Bertemu di Pekanbaru, Ini 5 Poin Penting yang akan Dibahas

SUMBAR, - Gubernur se-Sumatra akan mengadakan rapat koordinasi (rakor) di Pekanbaru, Riau. Diagendakan, semua atau 11 gubernur, termasuk tuan rumah Riau, akan hadir pada rakor Kamis (30/6/2022).

Melansir situs resmi Pemprov Riau, rakor itu juga akan dihadiri beberapa menteri, di antaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas).

Baca juga: Sempat Diwarnai Penolakan, Ranperda RTRW Tanah Datar Akhirnya Disetujui DPRD

“Tanggal 30 Juni kita akan menggelar rakor Gubernur se-Sumatra. Ada lima poin yang akan dibahas dalam rakor tersebut, ” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto, Selasa (28/6/2022).

SF Hariyanto mengatakan, Gubernur Riau telah melayangkan undangan untuk 10 Gubernur se-Sumatra, yakni Gubernur Aceh, Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Gubernur Sumatra Barat (Sumbar).

Baca juga: Harmezi Dilantik Jadi Kabag Pemerintahan Kota Bukittinggi

Kemudian, Gubernur Kepri, Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Gubernur Jambi, Gubernur Lampung, Gubernur Bengkulu dan Gubernur Bangka Belitung.

“Hari ini peserta sudah mulai datang, karena pada 29 Juni akan ada rapat koordinasi teknis (Rakortek) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Sumatra. Kemudian pada 30 Juli puncaknya rakor Gubernur se-Sumatra, ” tuturnya.

Baca juga: Besaran dan Penjelasan SILPA Anggaran Tahun 2021 di Tanah Datar

Ia menjelaskan, lima poin yang akan dibahas dalam rapat tersebut adalah, pertama soal pemerataan infrastruktur seperti jalur logistik trans sumatra. Kemudian, kondisi infrastruktur perbatasan dan truk Over Dimension Over Load (ODOL).

Kedua, hilirisasi sumber daya alam seperti komoditi perkebunan, holtikultura, perikanan, pertanian, dan kawasan industri.

Baca juga: Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Satu Nagari Satu Event di Pariangan Sediakan 53 Stand bagi Pelaku UMKM

Ketiga, penguatan jaringan pariwisata dan ekonomi kreatif seperti wisata halal, paket wisata antarprovinsi, dan pengembangan ekonomi kreatif.

Keempat, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan seperti ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan daerah perbatasan, dan pusat rujukan kesehatan nasional di Sumatra.

Baca juga: Pengadilan Negeri PN Kelas IA Padang resmi dipimpin oleh Syafrizal.

Kelima, pembangunan rendah karbon seperti pembangunan berkelanjutan, peningkatan bauran energi, pengelolaan gambut dan mangrove.

“Saat rakor Gubernur se-Sumatra itu akan datang beberapa menteri, seperti Mendagri, Menkeu dan Kepala Bappenas, ” ulasnya. (**)